Lamongan Wadahi Gerak Luas Difabel Melalui Forum perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas

Melalui Pengukuhan Forum Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas (FP2HD) Kabupaten Lamongan, Pemerintah Kabupaten Lamongan memberi ruang seluas-luasnya kepada para penyandang disabilitas di Kabupaten Lamongan untuk menyalurkan berbagai inovasi dan kreatifitas untuk bersinergi membangun Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan.

Tak hanya memberi wadah luas melalui forum perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas, melalui Perda Nomor 8 Tahun 2020 Pemkab Lamongan memberi perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas. Bahkan dibawah komando Bupati Lamongan Yuhronur Efendi isu pentingnya meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan untuk kelompok perempuan, anak, serta kelompok penyandang disabilitas masuk dalam salahsatu isu strategis RPJMD tahun 2021-2026 yang akan diimplementasikan mulai tahun ini.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengapresiasi setinggi-tingginya atas dikukuhkannya  Forum Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas (FP2HD) Kabupaten Lamongan. Melalui wadah ini beliau berharap akan memberi manfaat besar terutama dalam hal pembangunan inklusif di Lamongan.

“Visi terwujudnya Kejayaan Lamaongan yang Berkeadilan yang salahsatunya adalah untuk memperhatikan pembangunan inklusif. Dimana pembangunan yang memberikan dampak kepada siapapun, yang dirasakan manfaatnya oleh siapapun. Yang dicirikan dengan pembangunan yang berpihak kepada disabilitas serta menghadirkan pelayanan yang mudah dijangkau oleh para penyandang disabilitas,” tutur Bupati Yes usai resmi mengukuhkan Pengukuhan Forum Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas (FP2HD) Kabupaten Lamongan di Pendopo Lokatantra, Kamis (27/1).

Untuk mewujudkan hal itu, Bupati Yes mengintruksikan kepada seluruh OPD, camat, pemimpin perusahaan dan seluruh stakeholder untuk menyediakan fasilitas bagi para disabilitas terutama dalam pelayanan pubik.

“Meski beberapa gedung pemerintahan telah ramah difabel, saya memerintahkan kepada seluruh OPD untuk terus mengoptimalkannya. Karena masih ada beberapa akses masuk bangunan belum menyediakan akses yang layak, kemudian trotoar dan toilet umum belum bisa digunakan untuk difabel. Untuk itu kepada para OPD agar menyediakan akses pembangunan yang ramah difabel,” imbuhnya.

Selain pelayanan publik, Pemkab Lamongan  terus mengoptimalkan akses pendidikan yang merata terutama bagi para anak-anak inklusif yang berkebutuhan khusus. Sehingga seluruh anak di Kabupaten Lamongan merasakan akses pendidikan sesuai kebutuhan mereka.

Sementara itu, Ketua FP2HD Kabupaten Lamongan, Try Febri Khoirun Nidhom mengucapkan terima kasih atas dukungan dan gerak luasnya dalam mengekspresikan seluruh minat dan bakat yang dimiliki oleh para disabilitas Lamongan. Melalui wadah ini, Khoirun Nidhom bertekad bersinergi bersama pemkab mewujudkan Lamongan inklusi, Lamongan ramah difabel.

Selain prosesi pengukuhan, acara yang mengutamakan protokol kesehatan secara ketat tersebut juga dilakukan Forum Group Discussion (FGD) dengan narasumber Luluk Ariyantiny, yang memberikan materi peningkatan kesadaran peran ekonomi disabilitas muda kepada para difabel Lamongan.