20.000 Nelayan di Lamongan Sudah Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Pada acara ini, Wabup Dirham menyerahkan secara simbolis sejumlah manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Beberapa di antaranya adalah Santunan JKM untuk nelayan dan perangkat desa, 100 Kartu Peserta BPJS TK bagi anggota Koperasi Nelayan Bersama Aspila (Asosiasi Pengusaha Ikan Lamongan), dan 6063 Kartu Peserta BPJS TK bagi Pelaku Usaha Perikanan Tangkap DBHCHT 2025.

Dikatakan Wabup Dirham, jaminan sosial ini juga sebagai bentuk apresiasi para pekerja di sektor perikanan yang selama ini menjadi salah satu penggerak perekonomian Lamongan. Beliau menjelaskan, sebanyak 32% PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Lamongan 2024 disumbang oleh sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan.  

"Sehingga menjadi fokus utama kami untuk menjamin kesejahteraan para nelayan dan tentunya para pelaku industri di sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Lamongan," ujarnya. 

Sebanyak 50% DBHCHT Lamongan dimanfaatkan untuk kegiatan sosial masyarakat, yang salah satunya adalah pemberian jaminan sosial bagi nelayan. Sedangkan bagian lainnya dialokasikan di sektor kesehatan dan penegakan hukum.

Ke depan, Pemkab Lamongan juga terus memprakarsai agar kesejahteraan Nelayan terus meningkat. Wabup Dirham mengapresiasi upaya Koperasi Nelayan Bersama Aspila (KNBA) yang telah memberikan 100 anggotanya kartu peserta BPJS TK. KNBA juga berencana akan terus menambah anggota yang terlindungi jaminan sosial dengan target hingga 1.000 peserta.

Pada kesempatan ini, Wabup Dirham juga menyampaikan rencana pembentukan Kampung Nelayan Merah Putih. Para anggota Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) maupun anggota KNBA diharapkan dapat berkontribusi pada pembentukan kampung ini. Mas Dirham memproyeksikan, organisasi ini mampu produktif, sehingga bisa membiayai kepesertaan jaminan sosial bagi anggotanya.