Pak YES Paparkan Isu Strategis dan Rencana Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Lamongan

Berita 17 Februari 2025

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi memaparkan Isu Strategis Dan Rencana Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Lamongan di hadapan Ali Mufthi Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Golkar serta pemangku kepentingan yang lain yakni Kepala BBWS Bengawan Solo, Kepala Balai Jalan Nasional Jawa Timur - Bali, serta perwakilan dari BPPW Jawa Timur di Guest House, Senin (17/2). Rapat Koordinasi ini diharapkan dapat mengadvokasi isu-isu tersebut agar masuk dalam prioritas Pemerintah Pusat.

Dalam paparannya, Bupati yang akrab disapa Pak YES ini menyoroti pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 7,61% pada Triwulan II 2024, tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Peningkatan ini turut berdampak pada mobilitas masyarakat sehingga terjadi kemacetan lalu lintas, terutama di beberapa titik seperti Bedahan-Widang, Babat-Bojonegoro, Babat-Jombang, Jalan Veteran, dan Jalan Panglima Sudirman. Untuk mengatasi permasalahan ini, Bupati YES mengusulkan rehabilitasi jalan provinsi serta pembangunan flyover simpang sebidang kereta api di Tambakboyo.

Selain infrastruktur jalan, isu sumber daya air juga menjadi perhatian utama. Bupati YES menekankan perlunya normalisasi Waduk Gondang yang mengalami sedimentasi hingga 45,52% dari kapasitas maksimal. Di samping itu, genangan akibat limpasan air Sungai Bengawan Solo menyebabkan banjir di Kedungpring dan Modo, berdampak pada 3.240 hektar lahan pertanian. Untuk itu, diperlukan pembangunan pintu air dan pompa guna mengurangi risiko banjir.

Dalam sektor lingkungan, capaian pengelolaan sampah Kabupaten Lamongan masih tergolong rendah, dengan tingkat pengurangan sampah sebesar 14,45% dan penanganan sebesar 37,43%. Oleh karena itu, Pemkab Lamongan mengusulkan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Dadapan Solokuro seluas 2,6 hektar, dengan dukungan kerja sama pemanfaatan lahan Perhutani.

Penerangan Jalan Umum (PJU) juga menjadi sorotan, mengingat cakupannya di Lamongan masih belum menyeluruh. Maka dari itu, Penambahan PJU menjadi salah satu infrastruktur yang diusulkan oleh Pemkab Lamongan. Sementara itu, di sektor perikanan, rencana pembangunan cold storage dan pasar ikan diajukan untuk menjaga stabilitas harga ikan saat panen raya.

Berbagai program pembangunan ini memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta pihak-pihak terkait. Dengan kehadiran Ali Mufthi dari Komisi V DPR RI, diharapkan aspirasi Pemkab Lamongan dapat tersampaikan ke tingkat pusat. DPR RI memiliki peran strategis dalam advokasi anggaran dan koordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian PUPR dan Balai Besar Wilayah Sungai, sehingga proyek-proyek infrastruktur Lamongan dapat diprioritaskan dalam skala nasional.

Bupati YES menegaskan bahwa berbagai program pembangunan ini memerlukan sinergi yang erat untuk mempercepat realisasi proyek yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

"Kami berharap koordinasi ini dapat menghasilkan solusi konkret untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang lebih baik, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Lamongan," ujarnya. (xcl)

Bagikan via:

Posting Lainnya